Suasana pembukaan di Hotel Aria Barito Banjarmasin

Sekretariat Jenderal MPR-RI bekerjasama dengan Unlam menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan mengundang 100 mahasiswa dari berbagai PTN/PTS di Kalimantan Selatan. PT yang mengirimkan wakil mahasiswanya antara lain: Unlam (yang diwakili Fakultas Hukum, FISIP dan FKIP), IAIN Antasari, STKIP-PGRI, STIE Indonesia, STIE Nasional, STIH Sultan Adam dan UNISKA. Kegiatan berlangsung di Hotel Aria Barito Banjarmasin dan di RINDAM (Resimen Induk Daerah Militer) IV Tanjungpura Banjarbaru.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung dengan metode out-bond ini berlangsung pada 10 hingga 13 Mei 2013. Tidak kurang dari 10 anggota MPR-RI menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Wakil Ketua MPR-RI Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutan pada pembukaan sosialisasi mengingatkan pentingnya pemahaman dan pengamalan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Lukman menegaskan Pancasila adalah salah satu pilar negara. Pilar bisa bermakna dasar, sehingga memiliki makna yang sama dengan dasar. Sehingga istilah Pancasila sebagai pilar negara memiliki konotasi yang sama dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Peserta berfoto bersama di lokasi out-bond RINDAM IV Tanjungpura

Selain Lukman Hakim Saifuddin yang membuka acara, hadir pula Agun Gunanjar Sudarsa, Hj Chairun Nisa, Ian Siagian, Abidin Fikri, Ach Rubaie, H.M. Lukman Edy, Wahidin Ismail, dan H Mohammad Sofwat Hadi. Acara sosialisasi ditutup oleh Wakil Ketua MPR-RI Hj Melani Leimena Suharli.

Turunnya 10 anggota MPR-RI ini ke Banjarmasin menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat penting. Pembantu Rektor IV Unlam Prof Dr Sutarto Hadi menyambut baik dan menyampaikan terimakasih kepada MPR-RI yang telah mempercayakan Unlam sebagai mitra kerja sama dalam kegiatan ini. Dalam sambutan pada acara pembukaan Sutarto Hadi mengharapkan mahasiswa menggunakan kesempatan yang langka bertemu dengan anggota MPR-RI yang terhormat ini untuk bertanya dan menyampaikan uneg-uneg berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara asal disampaikan dengan cara yang baik dan santun. []

Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin menyerakan hibah Pemprov kepada Prof Dr HM Hadin Muhjad, SH MHum

Rapat Kerja (Raker) merupakan kegiatan rutin tahunan yang sangat penting bagi setiap organisasi, demikian pula dengan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Raker Unlam 2013 ini berlangsung istimewa karena dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin, yang juga merupakan Ketua Dewan Penyantun Unlam. Pembukaan Raker berlangsung  Sabtu (4/5). Pada kesempatan pembukaan Raker Gubernur juga berkenan menyampaikan Hibah Pemprov Kalsel tahun 2013. Hibah Pemprov Kalsel tahun 2013 yang berjumlah 9,7 M diterimakan oleh Pembantu Rektor I Prof Dr HM Hadin Muhjad, SH, MHum.

Prof Dr Sutarto Hadi MSc memberikan sambutan pada pembukaan Raker

Raker Unlam 2013 akan berlangsung selama 2 minggu. Setelah pembukaan pada hari Sabtu, kemudian penyampaian materi oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, dilanjutkan dengan Raker di semua Satker yang yang di lingkungan Rektorat dan masing-masing fakultas. Hasil yang diharapkan dari raker ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan untuk tahun 2014.

Sutarto Hadi berfoto dengan Sekjen ASAIHL Dr Ninnat Olanvoravuth (keempat dari kiri)

ASAIHL (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning) merupakan organisasi perguruan tinggi di Asia Tenggara. ASAIHL didirikan tahun 1956 sebagai organisasi non-pemerintah dalam suatu pertemuan di Bangkok. Field Marshal Pibulsongkram, Perdana Menteri Thailand pada saat itu mendukung pendirian  ASAIHL dan menyetujui lokasi sekretariatnya di Thailand.

Adapun EF yang bertugas di Unlam adalah Mr Jonathan Edward Gasbar. Ia sudah bertugas sejak Agustus 2012. Tugasnya akan berakhir pada bulan Juni 2013. Mr Jon (demikian ia biasa disapa oleh mahasiswa Unlam) telah banyak membantu mahasiswa Unlam (khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Prodi Pendidikan MIPA) dalam meningkatkan kemahiran bahasa Inggris mereka. Beruntung mahasiswa mendapat dosen penutur asli (native speaker), sehingga perkuliahan berlangsung lebih efektif.

Keterangan foto: Prof Sutarto Hadi dan Michael Kelley, PhD saling bertukar cinderamata.

Rektor bertukar cenderamata dengan Presiden k@Borneo Puan Zaiton Bakri

Pada tanggal 8 April 2013, Unlam menerima kunjungan delegasi dari berbagai institusi dari Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia, serta perwakilan dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, yang tergabung dalam Proyek k@Borneo. Delegasi yang berjumlah lebih dari 30 orang ini merupakan anggota komunitas yang disebut dengan k@Borneo. Mereka antara lain berasal dari Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Universiti Malaysia Sabah (UMS), Pustaka Negeri Sarawak, The Sabah State Library, Malaysia, Sabah State Museum, THMFS Borneo Research Library, Yayasan Sabah Group, dan The Tun Jugah Foundation, Sarawak. Delegasi dipimpin oleh Puan Zaiton Bakri. anggota Steering Committee dan Presiden k@Borneo.

Foto bersama delegasi k@Borneo dengan Rektor Unlam

2. Prof Sutarto Hadi mempresentasikan hasil diskusi kelompok

Melalui forum reguler ini diharapkan dapat mendorong pembangunan budaya penelitian dan pengkajian Perbankan/Keuangan Syariah di lingkungan akademisi serta menjadi media pertukaran ide dan menguji konsepsi pemikiran untuk diterapkan di industri perbankan syariah,  sekaligus menjadi forum apresiasi bagi para peneliti dan akademisi yang berpartisipasi menyumbangkan inovasi, gagasan dan pemikiran baru yang aplikatif dalam rangka memajukan perbankan syariah nasional.

Tema FRPS IV kali ini adalah “Optimalisasi Dukungan Pemerintah untuk Mempercepat Pengembangan Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia”.  Dengan subtemanya:

1. Penguatan regulasi dan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah.
2. Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam penerbitan sukuk atau surat berharga syariah investasi.
3. Optimalisasi peran bank syariah dalam pembiayaan proyek pemerintah.
4. Model pengelolaan dana haji berbasis Perbankan Syariah yang efektif dan memiliki efek multiplier terhadap perekonomian nasional.
5. Strategi peningkatan peran Perbankan Syariah dalam pembiayaan sektor pertanian dan keuangan inklusif.
6. Sinergi Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai informasi, berikut tanggal-tanggal penting untuk mengikuti kegiatan ini:

1. Pelaksanaan FRPS                                                                    : 26-27 Juni 2013
2. Batas Akhir Pengiriman Softcopy Full Paper                       : 31 Mei 2013
3. Batas Akhir Pengiriman Final Hardcopy Full Paper            : 06 Juni
4. Pengumuman Paper Terpilih                                                  : 15 Juni

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap Call For Papers FRPS IV ini silakan menuju ke laman FRPS. [] pn

JAKARTA, KOMPAS.com

Hingga saat ini, baru sekitar 70 perguruan tinggi negeri dan swasta yang diikutkan akreditasi dari  3.216 perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. “Akreditasi dibutuhkan untuk menjamin kualitas, baik program studinya maupun perguruan tingginya. Termasuk juga jaminan legalitas ijazah alumninya. Namun, kemampuan anggaran untuk akreditasi nampaknya belum jadi prioritas,” kata Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Mansyur Ramly di Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Pada tahun 2013 ini dikeluarkan hasil akreditasi 30 perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan hasil akreditasi mayoritas B. Adapun akreditasi A hanya diraih delapan PTN/PTS, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Hassanuddin Makassar.

“Hasil akreditasi institusi tahun 2013 ini umumnya yang reakreditasi atau yang mengajukan diakreditasi kembali. Yang sudah pernah akreditasi baru berkisar 70 institusi,” kata Mansyur.

Adapun untuk tahun ini, pemerintah menyediakan kuota sekitar 30 institusi. Jika ada tambahan, bisa dinaikkan hingga 100 institusi. Namun, hingga saat ini yang mengajukan baru sembilan institusi.

“Idealnya dalam 2-3 tahun ini, akreditasi institusi dan program studi bisa beres. Tetapi, BAN-PT tidak bisa melayani permohonan akreditasi segera karena anggaran dari Kemendikbud sangat terbatas, tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan,” kata Mansyur.

Jika mengacu pada UU No 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi, kata Mansyur, akreditasi institusi sama pentingnya dengan akreditasi program studi. Sebab, jika kedua akreditasi ini tidak dipenuhi perguruan tinggi, ijazah lulusannya dinyatakan ilegal.

“Anggaran BAN-PT ini dari Kemendikbud. Yang dialokasikan sampai saat ini masih terbatas. Bahkan, sampai April ini tidak ada kegiatan akreditasi karena dananya belum turun. Tampaknya soal akreditasi ini belum prioritas, padahal mendesak untuk menjamin kualitas dan legalitas ijazah. Supaya juga tidak ada gugatan masyarakat terhadap perguruan tinggi,” ujar Mansyur.

Adapun anggaran BAN-PT dimasukkan dalam alokasi anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikdub. Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodipuro mengatakan, penganggaran sudah disiapkan sesuai perencanaan. (kompas.com)